Blueprint Sistem Peringatan Dini Banjir yang Andal: Belajar dari Pintu Air 10 Tangerang

Suara sirine pintu air yang membahana kerap kali menjadi pertanda buruk, bukan awal dari sistem peringatan yang efektif. Di Tangerang, Sirine Pintu Air 10 berbunyi ketika Sungai Cisadane memasuki status Siaga 3, mengingatkan kita akan kehadiran ancaman banjir sekaligus mempertanyakan keandalan sistem yang kita miliki. Ironisnya, di berbagai penjuru Indonesia, banyak sirine serupa justru diam saat banjir tiba—simbol nyata dari sistem peringatan dini yang kerap gagal fungsi saat paling dibutuhkan.

Kegagalan ini bukan sekadar cerita tentang alat yang rusak. Ini adalah cermin dari masalah sistemik: koordinasi lembaga yang terfragmentasi, kesenjangan antara standar global dan implementasi lokal, serta kurangnya protokol pemeliharaan berkelanjutan. Studi kasus dari BPBD DKI Jakarta mengungkap bahwa sistem manual yang lama dapat menyebabkan keterlambatan 5 hingga 7 hari dalam pengumpulan informasi kritis seperti tingkat genangan dan lokasi terdampak^[2]. Dalam konteks banjir yang bergerak cepat, penundaan seperti ini bisa menjadi pembeda antara evakuasi yang tertib dan bencana kemanusiaan.

Artikel ini hadir sebagai blueprint atau cetak biru aksi. Kami bergerak melampaui teori umum dengan menyajikan analisis mendalam atas akar kegagalan, dilengkapi panduan teknis langkah-demi-langkah untuk membangun dan memelihara sistem peringatan dini banjir yang benar-benar berfungsi. Melalui pembahasan mendalam tentang diagnosis masalah, pilar teknologi, adaptasi standar internasional seperti CIRIA dan WMO, protokol operasi, serta strategi komunikasi berbasis bukti, kami menyajikan peta jalan konkret bagi para praktisi dan pengambil keputusan di BPBD, Dinas PUPR, dan lembaga terkait untuk mengubah sirene yang bisu menjadi sistem penyelamat yang andal.

1. Diagnosis Akar Masalah: Mengapa Sistem Peringatan Banjir di Indonesia Sering Gagal?
   1. Kegagalan Operasional: Dari Sirine yang Bisu hingga Sensor yang Salah Baca
   2. Koordinasi yang Terfragmentasi: Data BMKG, BPBD, dan PUPR yang Tidak Menyatu
   3. Kesenjangan Standar: Antara Pedoman JICA/WMO dan Realita di Lapangan
2. Pilar Teknologi: Memilih, Mengintegrasikan, dan Memelihara Sensor & Sirine
   1. Memilih Sensor Level Air: Kelebihan dan Kekurangan Tipe Kontak vs Non-Kontak
   2. Mekanisme dan Pentingnya Kalibrasi Sirine: Belajar dari Pintu Air 10 Tangerang
   3. Integrasi Sistem: Menghubungkan Sensor Modern, Sirine, dan Saluran Komunikasi
3. Adaptasi Standar Internasional: CIRIA, WMO, dan Konteks Lokal Indonesia
   1. Mengurai Code of Practice CIRIA: Enam Pilar Standar Sistem Peringatan
   2. Kerangka WMO dan UNDRR: Dari Pemantauan Hingga Kesiapsiagaan Masyarakat
   3. Strategi Adaptasi: Menurunkan Standar Global ke Dalam SOP Lokal
4. Protokol Operasi & Pemeliharaan: Kunci Keandalan Jangka Panjang
   1. Checklist Kalibrasi Sirine: Langkah Praktis Berdasarkan Studi Kasus
   2. Evaluasi dan Troubleshooting Sensor Level Air: Mengatasi False Reading
   3. Model Koordinasi dan Pemeliharaan Bersama: Peran BPBD, PUPR, dan Masyarakat
5. Komunikasi & Kesiapsiagaan Masyarakat: Menyampaikan Peringatan yang Efektif
   1. Mengapa Sirine dan Radio Masih Lebih Efektif daripada SMS? Belajar dari Psikologi Peringatan
   2. Membangun Rantai Peringatan Berbasis Komunitas: Peran Kunci Juru Peringatan
   3. Pelajaran dari Bangladesh: Integrasi Teknologi Sederhana dan Keterlibatan Masyarakat
6. Kesimpulan dan Panggilan untuk Aksi
7. Tentang CV. Java Multi Mandiri
8. Referensi

Diagnosis Akar Masalah: Mengapa Sistem Peringatan Banjir di Indonesia Sering Gagal?

Membangun sistem yang andal dimulai dengan pemahaman jujur tentang mengapa sistem yang ada gagal. Kegagalan sistem peringatan banjir di Indonesia bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan pola yang berulang akibat kombinasi faktor teknis, kelembagaan, dan kesenjangan standar.

Kegagalan Operasional: Dari Sirine yang Bisu hingga Sensor yang Salah Baca

Pada level paling dasar, banyak sistem gagal karena komponen fisiknya tidak terawat. Sirine banjir, sebagai garis pertahanan pertama, seringkali tidak berfungsi karena matinya pasokan listrik, kerusakan mekanis, atau tidak pernah dikalibrasi ulang. Kasus Sirine Pintu Air 10 Tangerang yang aktif saat status Siaga 3 justru menjadi pengecualian yang menyoroti betapa banyak sirine lain yang tidak terpantau kondisinya^[1]. Demikian halnya dengan sensor level air. Tanpa kalibrasi rutin, sensor dapat menghasilkan false reading—pembacaan yang salah—yang menyebabkan peringatan tidak dikeluarkan atau justru dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat. Evaluasi operasional sensor yang komprehensif, mencakup inspeksi fisik dan verifikasi data, seringkali terabaikan.

Koordinasi yang Terfragmentasi: Data BMKG, BPBD, dan PUPR yang Tidak Menyatu

Masalah struktural yang lebih besar adalah terpisahnya aliran data dan kewenangan. Informasi curah hujan dari BMKG, data ketinggian air dari Dinas PUPR, dan kapasitas tanggap darurat dari BPBD seringkali tidak terintegrasi dalam satu dashboard operasional real-time. Fragmentasi ini menciptakan celah dalam proses pengambilan keputusan. Investigasi oleh Spatial Highlights mengungkapkan bahwa meskipun data dan peta risiko seringkali tersedia, mereka tidak digunakan secara optimal dan terhubung secara operasional lintas lembaga^[3]. Akibatnya, peringatan yang sampai ke masyarakat bisa jadi terlambat, tidak konsisten, atau bahkan membingungkan. Upaya nasional seperti Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir dari BNPB merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan teknologi, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan koordinasi ini.

Kesenjangan Standar: Antara Pedoman JICA/WMO dan Realita di Lapangan

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pedoman. Standar internasional seperti Guidelines for the Assessment of National Flood Early Warning Needs dari World Meteorological Organization (WMO) telah ada^[4]. Demikian pula, pedoman teknis seperti yang dikembangkan JICA untuk sistem peringatan dini banjir bandang berbasis masyarakat juga tersedia. Namun, kesenjangan muncul antara kesempurnaan dokumen tersebut dengan realitas anggaran yang terbatas, kapasitas teknis yang beragam di tiap daerah, dan tekanan untuk menunjukkan hasil yang instan. Kerangka global seperti Panduan Words into Action untuk sistem peringatan dini multi-bahaya dari UNDRR menawarkan pendekatan yang komprehensif, tetapi membutuhkan strategi adaptasi yang cerdas untuk diterapkan dalam konteks operasional Indonesia yang unik.

Pilar Teknologi: Memilih, Mengintegrasikan, dan Memelihara Sensor & Sirine

Setelah memahami akar masalah, langkah selanjutnya adalah membangun fondasi teknologi yang tepat. Sistem peringatan dini yang andal berdiri di atas tiga pilar utama: sensor yang akurat, sirine yang terkalibrasi, dan platform integrasi yang kokoh.

Memilih Sensor Level Air: Kelebihan dan Kekurangan Tipe Kontak vs Non-Kontak

Pemilihan sensor adalah keputusan teknis-strategis yang mempengaruhi keandalan dan biaya pemeliharaan jangka panjang. Sensor level air umumnya terbagi dua:

• Tipe Kontak (seperti pressure transducer atau bubbler): Bersentuhan langsung dengan air. Lebih murah di awal, namun rentan terhadap akumulasi sedimen, kerusakan akibat benda terbawa arus, dan memerlukan pembersihan rutin—sebuah tantangan di sungai Indonesia yang seringkali keruh.
• Tipe Non-Kontak (Ultrasonik dan Radar): Mengukur jarak ke permukaan air dari atas. Lebih tahan lama karena tidak bersentuhan dengan air, ideal untuk lokasi dengan arus deras atau puing. Namun, harganya lebih tinggi dan dapat terganggu oleh kabut tebal atau sarang laba-laba.

Evaluasi operasional untuk kedua tipe berbeda. Sensor kontak memerlukan inspeksi fisik probe secara berkala, sementara sensor non-kontak membutuhkan pembersihan lensa dan verifikasi bahwa tidak ada halangan di jalur ultrasonik/radarnya.

Mekanisme dan Pentingnya Kalibrasi Sirine: Belajar dari Pintu Air 10 Tangerang

Sirine adalah antarmuka akhir sistem dengan masyarakat. Mekanismenya harus tegas dan dapat diprediksi. Seperti pada kasus Tangerang, sirine diatur untuk berbunyi ketika ketinggian air mencapai ambang batas tertentu (status Siaga 3)^[1]. Kalibrasi sirine memastikan dua hal: (1) ambang batas ketinggian air yang memicu alarm sudah tepat sesuai analisis risiko, dan (2) suara yang dihasilkan cukup keras dan jelas untuk didengar oleh populasi sasaran. Proses ini melibatkan pengecekan sensor pemicu, sistem kontrol, pembangkit suara, dan pengukuran tingkat kebisingan di titik-titik strategis menggunakan sound level meter. Tanpa kalibrasi rutin, sirine bisa berbunyi terlalu dini (menyebabkan kecemasan berlebihan) atau terlalu lambat, yang sama-sama berbahaya.

Integrasi Sistem: Menghubungkan Sensor Modern, Sirine, dan Saluran Komunikasi

Teknologi individual tidak ada artinya tanpa integrasi. Arsitektur sistem yang tangguh menghubungkan input dari jaringan sensor (baik kontak maupun non-kontak) ke sebuah pusat kendali. Pusat kendali ini kemudian memproses data secara real-time, menjalankan model prakiraan, dan secara otomatis mengaktifkan berbagai saluran keluaran: membunyikan sirine tertentu, mengirim pesan peringatan via SMS atau aplikasi kepada otoritas, dan menyiarkan informasi via radio komunitas. Konsep End-to-End Flood Forecasting and Early Warning System (E2E FFEWS) dari WMO menekankan integrasi holistik ini^[4]. Untuk mengevaluasi tingkat integrasi sistem yang ada, Checklist sistem peringatan dini multi-bahaya dari UNDRR dapat menjadi alat audit yang sangat berguna. Sumber daya teknis lebih lanjut dapat ditemukan dalam Manual on Flood Forecasting and Warning dari World Meteorological Organization.

Adaptasi Standar Internasional: CIRIA, WMO, dan Konteks Lokal Indonesia

Menerapkan standar internasional secara membabi buta tidak akan berhasil. Kuncinya adalah adaptasi cerdas—mengambil prinsip inti dan menerjemahkannya ke dalam tindakan yang feasible dalam konteks lokal.

Mengurai Code of Practice CIRIA: Enam Pilar Standar Sistem Peringatan

Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) mengembangkan Code of Practice (CoP) yang berisi enam standar untuk sistem peringatan banjir^[8]. Keenam pilar ini dapat menjadi kerangka audit yang kuat:

1. Kesesuaian Sistem: Sistem harus dirancang untuk bahaya dan konteks lokasi spesifik.
2. Keandalan: Sistem harus bekerja saat dibutuhkan, menuntut komponen berkualitas dan protokol pemeliharaan.
3. Ketahanan: Sistem harus dapat bertahan dari kondisi ekstrem (termasuk banjir itu sendiri).
4. Dapat Dipelihara: Desain harus memungkinkan pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan yang mudah.
5. Dapat Dipahami: Antarmuka dan prosedur operasi harus jelas bagi penggunanya.
6. Verifikasi & Validasi: Kinerja sistem harus diuji dan dibuktikan sebelum operasional.

Kerangka WMO dan UNDRR: Dari Pemantauan Hingga Kesiapsiagaan Masyarakat

Sementara CIRIA fokus pada aspek teknis-instalasi, kerangka WMO dan UNDRR memberikan pandangan holistik dari ujung ke ujung. Pedoman WMO menekankan empat komponen inti yang saling terkait: (1) Pemantauan dan prakiraan bahaya, (2) Analisis risiko dan penilaian kerentanan, (3) Diseminasi informasi peringatan yang komunikatif, dan (4) Kesiapsiagaan serta kemampuan respons masyarakat^[4]. Inisiatif global Early Warning for All memperkuat kerangka ini dengan menekankan pentingnya mencakup semua orang.

Strategi Adaptasi: Menurunkan Standar Global ke Dalam SOP Lokal

Bagaimana menerapkan standar tinggi ini di daerah dengan anggaran terbatas? Jawabannya adalah prioritisasi bertahap. Sebagai contoh, sebelum berinvestasi besar pada jaringan sensor radar baru, sebuah daerah dapat terlebih dahulu:

1. Memetakan dan Memperbaiki yang Ada: Audit semua sirine dan sensor yang tersedia. Lakukan kalibrasi dan perbaikan dasar.
2. Mengembangkan SOP Hybrid: Perkaya SOP Siaga 3 seperti di Tangerang dengan elemen dari CoP CIRIA, misalnya dengan menambahkan checklist verifikasi mingguan.
3. Membangun Kemitraan: Ajak universitas lokal atau organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan sukarela, memanfaatkan prinsip “dapat dipahami” dan “berbasis komunitas”.
4. Gunakan Alat Bantu Sederhana: Checklist UNDRR untuk sistem peringatan dini multi-bahaya dapat disederhanakan menjadi alat evaluasi mandiri untuk BPBD kabupaten/kota.

Protokol Operasi & Pemeliharaan: Kunci Keandalan Jangka Panjang

Dokumen Best Practices for EWS Design and Implementation menegaskan, “Sistem Peringatan Dini yang efektif memerlukan program pemeliharaan yang didanai dan distaf secara memadai dengan prosedur pengujian yang terdefinisi dengan baik”^[5]. Tanpa protokol ini, sistem mana pun akan merosot keandalannya. Berikut adalah panduan operasionalnya.

Checklist Kalibrasi Sirine: Langkah Praktis Berdasarkan Studi Kasus

Lakukan kalibrasi setidaknya dua kali setahun, tepat sebelum dan setelah musim hujan:

• Verifikasi Sensor Pemicu: Bandingkan pembacaan sensor level air di lokasi dengan alat ukur manual (water level gauge terkalibrasi).
• Uji Fungsi Elektromekanik: Pastikan sistem kontrol menerima sinyal dan mengaktifkan mekanisme sirine dengan benar. Periksa koneksi kabel dan sumber daya (listrik/baterai).
• Uji Akustik: Nyalakan sirine dan ukur tingkat tekanan suara (sound pressure level) di beberapa titik dalam radius jangkauan menggunakan sound level meter. Pastikan memenuhi kriteria kebisingan minimum yang telah ditetapkan.
• Dokumentasi: Catat semua hasil pengukuran, tanggal, dan nama teknisi. Lacak kinerja dari waktu ke waktu.

Evaluasi dan Troubleshooting Sensor Level Air: Mengatasi False Reading

Jika sensor menunjukkan pembacaan anomali (false reading), ikuti alur diagnostik ini:

1. Inspeksi Fisik (Untuk Sensor Kontak): Periksa apakah probe tertutup sampah, lumpur, atau terlapisi biologis (biofouling). Bersihkan jika diperlukan.
2. Inspeksi Lingkungan (Untuk Sensor Non-Kontak): Pastikan tidak ada penghalang seperti dahan pohon atau sarang laba-laba di depan transduser ultrasonik/radar.
3. Verifikasi Konfigurasi & Kalibrasi: Periksa setting offset dan gain pada pengontrol. Lakukan kalibrasi ulang menggunakan metode yang ditentukan pabrikan.
4. Uji Komponen Elektronik: Periksa koneksi kabel, tegangan power supply, dan sinyal output.

Model Koordinasi dan Pemeliharaan Bersama: Peran BPBD, PUPR, dan Masyarakat

Keberlanjutan sistem membutuhkan pembagian peran yang jelas:

• Dinas PUPR/Kelola Sumber Daya Air: Bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik infrastruktur (sensor, sirine, stasiun pengukur) dan kalibrasi teknis.
• BPBD: Bertanggung jawab atas operasional sistem, penentuan ambang batus peringatan, diseminasi informasi, dan pelatihan masyarakat.
• Masyarakat/Kelompok Siaga Bencana: Dilibatkan dalam pemantauan informal, pelaporan kondisi lapangan, dan menjadi ujung tombak penyebaran peringatan secara tatap muka.

Koordinasi seperti yang terlihat pada kasus Tangerang, di mana BPBD dan Dinas PUPR bersinergi saat status siaga, perlu dilembagakan dalam MoU dan pertemuan rutin. Model kelembagaan nasional dapat dipelajari dari Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir dari BNPB.

Komunikasi & Kesiapsiagaan Masyarakat: Menyampaikan Peringatan yang Efektif

Teknologi yang canggih menjadi sia-sia jika peringatan tidak dipahami atau tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat. Penelitian psikologi dari Universitas Houston memberikan pelajaran berharga: sistem peringatan berbasis suara (tatap muka, radio, sirine) dan interaksi manusia terbukti 40-60% lebih efektif dalam memicu respons segera dibandingkan metode digital saja seperti SMS atau media sosial^[6].

Mengapa Sirine dan Radio Masih Lebih Efektif daripada SMS? Belajar dari Psikologi Peringatan

Dalam situasi panik, masyarakat cenderung mencari konfirmasi sosial dan otoritas. Suara sirine yang keras dan seragam adalah sinyal bahaya yang tidak ambigu. Siaran radio dari sumber terpercaya (seperti pemerintah daerah) memberikan penjelasan kontekstual dan instruksi yang jelas. Sementara SMS bisa terabaikan, salah diterima, atau dianggap spam. Efektivitas saluran tradisional ini terletak pada kemampuannya menjangkau banyak orang secara simultan dengan pesan yang konsisten, sesuatu yang kritis dalam situasi waktu yang terbatas.

Membangun Rantai Peringatan Berbasis Komunitas: Peran Kunci Juru Peringatan

Di sinilah konsep people-centered early warning menunjukkan kekuatannya. Sistem dapat diperkuat dengan melatih tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau relawan sebagai Juru Peringatan. Tugas mereka adalah menerima informasi resmi (dari sirine atau pesan BPBD) dan segera meneruskannya secara tatap muka atau melalui pengeras suara masjid/musholla, sambil memberikan instruksi evakuasi yang spesifik. Model ini mengisi celah “kilometer terakhir” diseminasi informasi dan membangun kepercayaan. Keterlibatan masyarakat ini adalah elemen kunci dalam Checklist sistem peringatan dini multi-bahaya dari UNDRR.

Pelajaran dari Bangladesh: Integrasi Teknologi Sederhana dan Keterlibatan Masyarakat

Bangladesh, negara yang juga rawan banjir dengan sumber daya terbatas, telah membangun sistem yang diakui dunia. Kunci keberhasilannya adalah integrasi: pesan peringatan dikirim via SMS kepada pejabat desa, disiarkan melalui radio nasional dan lokal, dan didukung oleh jaringan lebih dari 2,000 tempat pengungsian silinder yang diketahui masyarakat. Mereka memadukan teknologi sederhana (radio, SMS) dengan organisasi komunitas yang kuat. Pelajaran untuk Indonesia adalah bahwa investasi dalam kesiapsiagaan dan jaringan manusia seringkali memberikan dampak yang lebih besar daripada sekadar menambah teknologi canggih tanpa strategi komunikasi yang matang.

Kesimpulan dan Panggilan untuk Aksi

Blueprint sistem peringatan dini banjir yang andal untuk Indonesia tidaklah misterius. Ia dibangun dari diagnosa jujur atas kegagalan operasional dan koordinasi, diikuti dengan penerapan disiplin dalam pemilihan dan pemeliharaan teknologi—dimulai dari kalibrasi sirine dan evaluasi sensor yang rutin. Ia membutuhkan kecerdasan dalam mengadaptasi standar internasional seperti CIRIA dan kerangka WMO/UNDRR ke dalam SOP lokal yang realistis dan berkelanjutan. Dan yang terpenting, ia harus diletakkan pada fondasi strategi komunikasi yang berbasis bukti, yang mengakui keunggulan pendekatan berbasis suara dan komunitas, sebagaimana diajarkan oleh penelitian psikologi dan keberhasilan negara seperti Bangladesh.

Panggilan aksi untuk Anda, para pengelola dan pengambil keputusan: Lakukan audit awal minggu ini. Gunakan checklist dalam artikel ini untuk mengevaluasi satu aspek sistem di wilayah Anda. Apakah semua sirine dalam kondisi siap? Apakah data sensor sudah diverifikasi bulan ini? Apakah ada forum koordinasi rutin antara teknis (PUPR) dan operasional (BPBD)? Identifikasi satu titik lemah terbesar, dan mulai perbaikan dengan langkah konkret pertama. Keandalan sistem penyelamat ini dibangun dari komitmen terhadap detail teknis dan kolaborasi yang tak kenal lelah.

Tentang CV. Java Multi Mandiri

Sebagai mitra teknis terpercaya bagi industri dan instansi pemerintah, CV. Java Multi Mandiri menyediakan peralatan ukur dan uji berkalibrasi yang merupakan tulang punggung dari sistem monitoring yang andal. Kami memahami bahwa data yang akurat dari water level gauge, rain gauge, atau environmental data logger adalah fondasi dari setiap keputusan operasional yang baik, termasuk dalam sistem peringatan dini banjir. Kami siap mendukung para pengelola infrastruktur dan penanggulangan bencana dengan menyediakan peralatan yang tepat serta konsultasi teknis untuk memastikan alat ukur Anda berfungsi optimal. Hubungi tim kami melalui halaman kontak untuk mendiskusikan solusi pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan anggaran institusi Anda.

Informasi dalam artikel ini ditujukan untuk tujuan edukasi dan referensi teknis. Implementasi sistem peringatan dini banjir harus merujuk pada pedoman resmi dari BNPB, BMKG, PUPR, dan instansi berwenang setempat.

Rekomendasi Data Logger

Referensi

1. Disway.id. (2026). Arti Sirine Pintu Air 10 Tangerang Berbunyi, Ini Penjelasan Status Sungai Cisadane. Diakses dari https://disway.id/read/925019/arti-sirine-pintu-air-10-tangerang-berbunyi-ini-penjelasan-status-sungai-cisadane.
2. Fujitsu. (N.D.). Case study – DKI Jakarta Regional Disaster Management Agency. BPBD DKI Jakarta. Diakses dari https://www.fujitsu.com/downloads/ID/CaseStudy_BPBD_DKIJakarta.pdf.
3. Spatial Highlights. (N.D.). Mengapa Sistem Peringatan Dini Bencana Kerap Gagal di Indonesia?. Diakses dari https://spatialhighlights.com/news/mengapa-sistem-peringatan-dini-bencana-kerap-gagal-di-indonesia.
4. World Meteorological Organization (WMO). (N.D.). Guidelines for the Assessment of National Flood Early Warning Needs (WMO-No. 1286). Diakses dari https://wmo.int/media/magazine-article/guidelines-assessment-of-national-flood-early-warning-needs.
5. Mauney, L. (2020). Best Practices for EWS Design and Implementation. DamFailures.org. Diakses dari https://damfailures.org/sites/default/files/wp-content/uploads/2020/10/EWS-Best-Practices.pdf.
6. Universitas Houston. (N.D.). Penelitian Psikologi Efektivitas Peringatan Banjir.
7. Japan International Cooperation Agency (JICA). (N.D.). Pedoman Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang Berbasis Masyarakat untuk Indonesia. Diakses dari https://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/0800040/materials/pdf/outputs_12_01.pdf.
8. Construction Industry Research and Information Association (CIRIA). (N.D.). Code of Practice for Flood Warning Systems.
9. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (N.D.). Words into Action guidelines: Multi-hazard early warning systems. Diakses dari https://www.undrr.org/words-into-action/guide-multi-hazard-early-warning.
10. BBC Indonesia. (N.D.). Investigasi tentang kegagalan sistem peringatan banjir di Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c36k60grjggo.